Gerakan Non Blok( GNB) merupakan sekelompok negeri yang dibangun sepanjang Perang Dingin, konflik geopolitik serta ideologis global pada paruh kedua abad kedua puluh yang memanifestasikan dirinya dengan konfrontasi tidak langsung antara Uni Soviet serta Amerika Serikat. Tujuan Gerakan Non Blok merupakan buat mempertahankan posisi netral serta tidak bersekutu dengan negeri adikuasa yang sudah disebutkan. Walaupun Tembok Berlin sudah runtuh( 9 November 1989) serta Uni Soviet sudah bubar( 1991), organisasi itu senantiasa berlaku.

Upaya awal buat menghasilkan konvergensi antara negara- negara yang setelah itu diketahui bagaikan Gerakan Non- Blok, merupakan pada tahun 1955 kala diadakan di Konferensi Bandung di Indonesia, merupakan Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser serta Sukarno( tiap- tiap kepala pemerintahan India, Mesir, serta Indonesia) bagaikan pendukung gagasan tersebut. Dalam suatu pertemuan mereka membangkitkan ilham buat menghasilkan suatu organisasi. Sebab itu terjalin tidak lama sehabis kemerdekaan India, pandangan hidup serta pemikiran Mahatma Gandhi sangat mempengaruhi. KTT Non- Blok awal diadakan di Beograd pada tahun 1961.

Sehabis berakhirnya Perang Dingin, Gerakan Non Blok hadapi kekurangan bukti diri, sebab alibi penciptaan merupakan mempunyai sisi perantara antara Perang Dingin 2 negeri adidaya.

Pada Juni 2016, Gerakan Non Blok terdiri dari 120 negeri anggota serta 15 negeri pengamat yang lain. Negara- negara anggota mewakili nyaris 2 pertiga dari anggota PBB serta menampung 55% dari populasi dunia.

Latar Belakang

Gerakan Non- Blok mempunyai anteseden aslinya pada Konferensi Bandung, yang diadakan di Indonesia pada tahun 1955, yang menyatukan 29 kepala negeri generasi pemimpin pasca- kolonial awal dari 2 daratan buat mengenali serta memperhitungkan masalah- masalah global dikala ini, buat meningkatkan kebijakan bersama dalam ikatan internasional.

Pada konferensi itu prinsip- prinsip yang sepatutnya mengendalikan ikatan antara negara- negara besar serta kecil, yang diketahui bagaikan Dasa SIla Bandung, diucapkan. Prinsip- prinsip ini setelah itu diadopsi bagaikan iktikad serta tujuan utama dari kebijakan“ ketidaksejajaran” serta kriteria utama buat keanggotaan Gerakan. Sepanjang bertahun- tahun, Gerakan non blok berevolusi dari netralitas pasif jadi aktivisme non- keberpihakan yang memberinya kekuatan internasional yang berarti.

6 tahun sehabis Bandung, dengan basis geografis yang lebih luas, Gerakan Non- Blok didirikan pada Konferensi Tingkatan Besar I Belgrade, yang diadakan dari bertepatan pada 1 sampai 6 September 1961. Konferensi tersebut dihadiri oleh 28 negeri( 25 negeri anggota serta 3 pengamat), paling utama negara- negara merdeka baru. Kuba merupakan salah satunya negeri Amerika Latin yang berpartisipasi bagaikan anggota.

Kriteria keanggotaan yang diformulasikan pada Konferensi Persiapan KTT Beograd menampilkan kalau Gerakan non blok tidak dirancang buat memainkan kedudukan pasif dalam politik internasional, namun buat merumuskan posisi independennya sendiri, yang mencerminkan kepentingan serta kondisinya bagaikan negeri yang secara militer lemah serta secara ekonomi negeri kurang berkembang

Dengan demikian, tujuan utama negara- negara non blok berfokus pada menunjang penentuan nasib sendiri, oposisi terhadap apartheid di Afrika Selatan, ketidakpatuhan terhadap pakta multilateral militer, perjuangan melawan imperialisme dalam seluruh wujud serta manifestasinya, perlucutan senjata, non- campur tangan dalam urusan internal Negeri, penguatan PBB, demokratisasi ikatan internasional, pembangunan sosial- ekonomi serta restrukturisasi sistem ekonomi internasional.

Dengan demikian aspek latar belang berdirinya Gerakan Non Blok merupakan bagaikan berikut:

Timbulnya 2 blok, ialah Blok Barat di dasar Amerika Serikat serta Blok Timur di dasar Uni Soviet yang silih memperebutkan pengaruh di dunia.

Terdapatnya kecemasan negara- negara yang baru merdeka serta negara- negara tumbuh, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.

Ditandatanganinya“ Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito( Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru( India), Presiden Gamal Abdul Nasser( Mesir), bertujuan mempersatukan negara- negara non blok.

Terbentuknya krisis Kuba 1961 sebab US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar- besaran, sehingga mengkhawatirkan AS.

Pertemuan 5 orang negarawan pada persidangan universal PBB di markas besar PBB, ialah: a) Presiden Soekarno( Indonesia), b) PM Jawaharlal Nehru( India), c) Presiden Gamal Abdul Nasser( Mesir), d) Presiden Joseph Broz Tito( Yugoslavia), serta e) Presiden Kwame Nkrumah( Ghana).

Berdirinya Gerakan Non Blok( Non Aligned Movement) diprakarsai oleh para pemimpin negeri dari Indonesia( Presiden Soekarno), Republik Persatuan Arab–Mesir( Presiden Gamal Abdul Nasser), India( Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru), Yugoslavia( Presiden Joseph Broz Tito), serta Ghana( Presiden Kwame Nkrumah).

Pergerakan hari ini

Gerakan Non BlokDari 26 sampai 31 Agustus 2012, KTT XVI Gerakan Non- Blok diadakan di Teheran, ibukota Iran. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal GNB merupakan Presiden Iran Hasan Rouhaní. 120 negeri anggota berpartisipasi dalam KTT itu. Pada bulan September 2016, KTT XVII diadakan di Pulau Margarita, Venezuela, di mana presiden Venezuela Nicolás Maduro jadi presiden. Dalam pidatonya tentang anggapan, presiden menetapkan prinsip- prinsip statment Margarita di antara yang menonjol: Re- fondasi PBB dengan suara GNB, pertahanan rakyat Palestina, akhir blokade Kuba, dekolonisasi Puerto Rico di antara tantangan besar dunia dikala ini.

Dengan komitmen buat menegakkan serta menghormati prinsip- prinsip pendiri Gerakan Non Blok, Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, diasumsikan pada bertepatan pada 25 Oktober 2019, di Baku, presiden pro tempore dari contoh multilateral.

Kriteria Keanggotaan

Negeri tersebut wajib mengadopsi kebijakan independen bersumber pada pada koeksistensi negeri dengan sistem politik serta sosial yang berbeda serta ketidaksejajaran, ataupun negeri wajib menampilkan kecenderungan yang menunjang kebijakan tersebut.

Negeri yang bersangkutan wajib secara tidak berubah- ubah menunjang gerakan buat kemerdekaan nasional.

Negeri sepatutnya tidak jadi anggota aliansi militer multilateral yang merumuskan dalam konteks konflik kekuatan- kekuatan besar.

Bila negeri mempunyai perjanjian militer bilateral dengan kekuatan besar, ataupun ialah anggota pakta pertahanan regional, perjanjian ataupun pakta tersebut pastilah bukan salah satu dari yang dengan terencana disimpulkan dalam konteks konflik kekuatan besar.

Bila negeri itu sudah membagikan pangkalan militer kepada kekuatan asing, konsesi itu sepatutnya tidak terbuat dalam konteks konflik kekuatan besar.